Achmad Sarjono
SUMENEP - Kolaborasi Polres Sumenep dan Dinas Komunikasi dan Informtika (Diskominfo) Sumenep bersama Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD).
Dengan tema "Penguatan Sinergitas Pengamanan Ruang Digital Jelang Pilkada 2024" , FGD ini digelar di Aula Sanika Satyawada Polres Sumenep, Senin (28/10/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri para Ketua asosiasi media di Sumenep serta para wartawan, perwakilan KPU, Bawaslu, perwakilan Kajari Sumenep, perwakilan Dandim dan sejumlah instansi lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso yang didaulat menjadi salah satu pemateri menyampaikan, bahwa perlunya diadakan FGD tentang ruang digital jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
"Saya ingin menyampaikan, bahwa di Sumenep ini jelang Pilkada serentak aman dan baik baik saja, termasuk penyebaran informasi hoax juga sangat minim, bahkan boleh dikata tidak ada" katanya.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sumenep, Muhammad Nurdin dalam sambutannya mengatakan, FGD ini penting dilakukan guna menyamakan persepsi untuk mewujudkan Pilkada serentak 2024, aman, kondusif dan bebas hoaks, sehingga semuanya berjalan sesuai harapan kita.
"Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penguatan sinergitas dalam pengamanan ruang digital menjadi sangat penting, agar pelaksanaan pilkada nanti tidak ada yang menjadi pengganggu" tutur Muhammad Nurdin.
Nurdin menyebutkan, melalui FGD KKD ini diharapkan dapat menjaga integritas proses demokrasi dan mencegah potensi ancaman siber yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan.
"Ini (FGD) akan menjadi salah satu sarana menuju Pilkada Kabupaten Sumenep 2024, yang aman dan kondusif serta bebas hoaks, sehingga benar benar menjadi pesta demokrasi yang diharapkan seluruh masyarakat" ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua KKD Kominfo Jawa Timur, Arief Rahman menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi menjelang Pilkada ini adalah menjaga ruang digital dari ancaman hoaks dan provokasi di media sosial.
"Menjadi penting untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat dalam memilah informasi, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menangkal berita bohong yang dapat memicu konflik sosial pada tahapan Pilkada 2024 ini" pungkasnya. (*)
LAWYER.OR.ID